Cara Menghitung Pajak Penjual dan Pembeli

Contoh Cara perhitungan:
Bu Shinta menjual rumah dengan luas bangunan 600m2 dan luas tanah 1200m2dengan harga Rp 1 miliar. Berapa PPh yang harus dibayarkan oleh Bu Shinta?
 
Besaran PPh terutang adalah:
 
2.5 % x 1.000.000.000 = Rp 25.000.000
 
Cara Menghitung Pajak Bagi Pembeli
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (“UU 28/2009”), untuk pembeli, dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (“BPHTB”), yaitu pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Hal ini didasarkan pada  Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) huruf a angka 1) UU 28/2009 yang mengatur bahwa yang menjadi Objek Pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan tersebut salah satunya meliputi pemindahan hak karena jual beli.
 
Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen). Tarif BPHTB ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 
Untuk itu, mengenai BPTHB Anda perlu melihat kembali peraturan di daerah setempat. Seperti misalnya di DKI Jakarta, BPHTB diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (“Perda DKI Jakarta 18/2010”) serta Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 126 Tahun 2017 tentang Pengenaan 0% (Nol Persen) Atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Perolehan Hak Pertama Kali dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah) (“Pergub DKI Jakarta 126/2017”).
 
Berdasarkan Perda DKI Jakarta 18/2010, tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
 
Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (“NPOP”). Dalam hal jual beli, Nilai Perolehan Objek Pajak adalah harga transaksi, sementara dalam hal hibah, hibah wasiat, dan waris adalah nilai pasar.Apabila Nilai Perolehan Objek Pajak tidak diketahui atau lebih rendah daripada Nilai Jual Objek Pajak (“NJOP”) yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.

Cara Menghitung BPHTB:
Tarif BPTHB x (Nilai Perolehan Objek Pajak – Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak)
 
Besaran Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (“NPOPTKP”) di DKI Jakarta ditetapkan sebagai berikut:
  1. 1. besaran Rp 80 juta untuk setiap Wajib Pajak; dan
  2. 2. besaran Rp 350 juta untuk Waris dan Hibah Wasiat.
 
Berkaitan dengan pengalihan hak yang tidak terdapat hubungan istimewa di dalamnya pada kasus Anda, dalam Penjelasan Pasal 7 Perda DKI Jakarta 18/2010, diuraikan juga contoh perhitungannya sebagai berikut:
 
Wajib Pajak “A” membeli tanah dan bangunan dengan:
NPOP : Rp 150.000.000,00
NPOPTKP : RP 80.000.000,00 (-)
NPOP Kena Pajak : Rp 70.000.000,00
BPHTB Terhutang : 5% x Rp 70.000.000,00 = Rp 3.500.000,00
 
Akan tetapi, perlu diketahui bahwa terdapat pengenaan 0% atas BPHTB terhadap perolehan hak untuk pertama kali meliputi pemindahan hak dan pemberian hak baru, sebagaimana diatur dalam Pergub DKI Jakarta 126/2017.
 
Pengenaan 0% atas BPHTB terhadap perolehan hak pertama kali karena pemindahan hak atau pemberian hak baru ini hanya berlaku bagi wajib pajak orang pribadi, yang merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta paling sedikit selama 2 (dua) tahun berturut-turut, serta dengan Nilai Perolehan Objek Pajak sampai dengan Rp2 miliar.
 
Uraian selengkapnya mengenai pajak jual beli tanah dapat Anda simak dalam artikel Pajak Penjual dan Pembeli dalam Transaksi Jual Beli Tanah dan Cara Memperoleh Pengenaan 0% Atas BPHTB di Jakarta.
 
Demikian artikel "Cara Menghitung Pajak Penjual dan Pembeli", semoga bermanfaat.


spacer
agent image
agency logo
Ismail Tjitrabudi
CJ Pro
sismailtj@gmail.com
+(62) 8121238910